JAKARTA (Lenterakabah) – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta H. Abraham “Lulung” Lunggana menyebut Gubernur DKI Jakarta, Basuki alias Ahok mengalami gangguan kejiwaan. Hal ini berdasarkan tes kejiwaan yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada tahun 2014 saat Ahok mengikuti seleksi calon wakil gubernur DKI Jakarta.
“Saya siap mempertanggungjawabkan memang (Ahok) menderita psikopat. Bukti bahwa Ahok menderita sakit jiwa bisa diliihat dari kebijakannya yang tidak memihak kepada rakyat. Apalagi selama memimpin Jakarta banyak yang dilanggar oleh Ahok sehingga membuat masyarakat Jakarta menderita. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Ahok selama ini adalah pencitraan untuk menarik simpati masyarakat,” ujar Lulung,saat deklarasi Rumah Amanat Rakyat di Jakarta, Rabu (24/8/2016), lansir Harianterbit.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengaku mempunyai bukti yang menyebutkan bahwa Ahok adalah psikopat dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). Kala itu ada dua dokter yang membenarkan Ahok menderita sakit jiwa.
“Itu ada dua dokter yang membenarkan. Satu berpangkat Letkol dan Kolonel. Udah ada buktinya (hasil pemeriksaan medis) kok,” ungkapnya.
Lulung mengaku pergi ke rumah sakit ketika hendak menyusun hak interpelasi untuk menggulingkan Ahok dari gubernur DKI Jakarta. Salah satu teman di Pansus bernama Zaenudin (Hanura) bertemu dengan dokter yang saat itu memeriksa kesehatan Ahok dan mengiyakan bahwa Ahok mengidap psikopat.
Karena psikopat, sambung Lulung maka akan sangat berbahaya jika Ahok kembali memimpin Jakarta. Lulung pun meminta agar hukum ditegakkan. Hukum jangan hanya tegas ke masyarakat bawah tapi ternyata tumpul ke atas atau pengusaha.
Terkait pencitraan, sambung Lulung, Ahok melakukan penggusuran dan menempatkan korban gusuran itu di Rumah Susun (Rusun). Tapi ternyata rusun yang disediakan itu bukanlah milik Pemprov DKI Jakarta, karena Rusun tersebut dibuat atas hasil dari bayaran tambahan yang diberikan pengembang.
“Ini semua pencitraan yang dilakukan oleh gubernur. Rusun kebanyakan untuk penggusuran itu bukan punya pemda, belum diserahkan pemda, itu hasil pengembang yang bayar 15 persen tambahan. Dibuat MoU, untuk minta 15 persen kontribusi pengembang, ini penegak hukum kok diam,” jelasnya.
Maka dari itu, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut mengajak masyarakat, untuk sepakat tidak memilih Ahok kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 mendatang. “Sekali tukang bohong akan tetap bohong. Itu tanda-tanda psikopat,” jelasnya.
(azm/*)
Topik:
Lentera Kabah
Tidak ada komentar