Penggusuran warga di DKI Jakarta yang terjadi pada era pemerintahan Ahok mencapai titik puncak kekejian Pemprov DKI kepada warganya.
Dalam setiap penggusuran, Ahok menolak disebut menggusur. Ia selalu mengklaim bahwa yang dilakukan Pemprov bukanlah menggusur namun merelokasi agar warga tinggal di tempat yang lebih manusiawi di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang diklaimnya dibangun oleh Pemprov DKI dengan dana APBD.
Namun sore ini, Senin 26 September 2016, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan bahwa rusun yang selama ini diklaim Ahok milik Pemprov DKI ternyata dibangun oleh Kementerian PU PR.
Menguatkan pernyataan Fadli Zon ini, Kementerian PU PR dalam situs resmi mereka mengungkapkan bahwa pembangunan rusunawa Rawa Bebek difasilitasi oleh Kementerian PU PR bukan oleh Pemprov DKI. Situs tersebut juga menyebiutkan bahwa rusunawa Rawa Bebek ditujukan untuk menampung para pekerja.
Berikut kutipan dari situs resmi kementerian PU PR
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan akan menyiapkan fasilitas lengkap dalam pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) Rawabebek yang ada di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Adanya fasilitas tersebut diharapkan dapat membuat para penghuni di Rusunawa Rawabebek dapat tinggal dengan nyaman.
"Kami akan menyiapkan berbagai fasilitas pendukung yang lengkap agar para penghuni di Rusunawa Rawabebek bisa tinggal dengan nyaman," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin usai meninjau proyek pembangunan Rusunawa Rawabebek, Jakarta Timur, Selasa, 15 Desember 2015.
Syarif menjelaskan, target utama penghuni Rusunawa Rawabebek adalah para pekerja yang banyak bekerja di daerah kawasan industri Pulogadung dan sekitarnya. Oleh karena itu, fasilitas yang disediakan pun merupakan kebutuhan dasar untuk tempat tinggal.
Dalam setiap penggusuran, Ahok menolak disebut menggusur. Ia selalu mengklaim bahwa yang dilakukan Pemprov bukanlah menggusur namun merelokasi agar warga tinggal di tempat yang lebih manusiawi di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang diklaimnya dibangun oleh Pemprov DKI dengan dana APBD.
Namun sore ini, Senin 26 September 2016, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan bahwa rusun yang selama ini diklaim Ahok milik Pemprov DKI ternyata dibangun oleh Kementerian PU PR.
"Ternyata rusun Rawa Bebek dan rusun lainnya BUKAN program @basuki_btp atau pemprov DKI, tapi program kementrian PU PR, dibangun dana APBN," tulis Fadli Zon via akun twitternya @fadlizon.
Menguatkan pernyataan Fadli Zon ini, Kementerian PU PR dalam situs resmi mereka mengungkapkan bahwa pembangunan rusunawa Rawa Bebek difasilitasi oleh Kementerian PU PR bukan oleh Pemprov DKI. Situs tersebut juga menyebiutkan bahwa rusunawa Rawa Bebek ditujukan untuk menampung para pekerja.
Berikut kutipan dari situs resmi kementerian PU PR
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan akan menyiapkan fasilitas lengkap dalam pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) Rawabebek yang ada di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Adanya fasilitas tersebut diharapkan dapat membuat para penghuni di Rusunawa Rawabebek dapat tinggal dengan nyaman.
"Kami akan menyiapkan berbagai fasilitas pendukung yang lengkap agar para penghuni di Rusunawa Rawabebek bisa tinggal dengan nyaman," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin usai meninjau proyek pembangunan Rusunawa Rawabebek, Jakarta Timur, Selasa, 15 Desember 2015.
Syarif menjelaskan, target utama penghuni Rusunawa Rawabebek adalah para pekerja yang banyak bekerja di daerah kawasan industri Pulogadung dan sekitarnya. Oleh karena itu, fasilitas yang disediakan pun merupakan kebutuhan dasar untuk tempat tinggal.
Dari data yang ada Rusunawa Rawabebek dibangun di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 21 hektar. Dibangun sebanyak enam tower setinggi enam lantai dan setiap tower memiliki 125 unit kamar.
Setiap kamar nantinya akan diisi dua orang pekerja maka satu tower Rusunawa akan menampung sebanyak 250 orang pekerja. Dengan demikian dalam enam tower Rusunawa diperkirakan dapat menampung sekitar 1.500 orang pekerja.
"Akhir tahun pengerjaan Rusunawa Rawabebek selesai dan bisa segera di huni. Kalau tidak akhir tahun ya bulan Januari seluruh tower bisa ditempati para pekerja," terangnya.
Dari data yang ada di Satuan Kerja Penyediaan Rusun Ditjen Penyediaan Perumahan telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan furnitur di Rusunawa yang dibangun di pinggir Banjir Kanal Timur (BKT) tersebut. Furnitur yang nantinya disediakan antara lain tempat tidur tingkat, lemari pakaian, meja dan kursi.
"Setiap unit Rusun nantinya dihuni oleh dua orang pekerja lajang. Jadi furnitur yang disediakan untuk dua orang yakni tempat tidur tingkat, lemari pakaian, meja dan kursi. Kamar mandi juga ada di dalam unit Rusun," terangnya.
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, proses pembangunan Rusunawa Rawabebek yang dibangun oleh Satuan Kerja Penyediaan Rusun Ditjen Penyediaan Perumahan dan kontraktor pelaksana PT. Waskita Karya Persero (Tbk) telah memasuki tahap akhir. Para pekerja tinggal melakukan pembersihan lokasi serta memasukkan furnitur ke dalam setiap unit Rusun.
Selain itu, Rusunawa Rawabebek yang dibangun sebanyak enam tower telah di cat dengan berbagai warna seperti merah, hijau, biru, abu-abu, coklat, dan hitam membuat para pekerja dengan mudah mengenali lokasi Rusun yang akan mereka tempati. Dibangun setinggi enam lantai, Rusunawa Rawabebek juga dilengkapi dengan dua lift di setiap tower dan ruang serbaguna, kios dan klinik kesehatan.
"Ada juga unit khusus bagi pekerja difabel di setiap tower Rusun. Kamar mandi komunal dan fasilitas untuk ibadah juga ada. Lengkap pokoknya," ujarnya.
Dengan demikian jelas bahwa Rusun Rawa Bebek dibangun TIDAK untuk menampung korban gusuran, melainkan untuk menampung para pekerja lajang.
Bila rusun ini dimanfaatkan Ahok sebagai kompensasi untuk rumah warga yang tergusur, maka hal ini sangat tidak tepat. Sebab di rusunawa warga tetap harus membayar sewa. Di mana nilai kompensasinya?
Terbongkarnya kebohongan Ahok ini semakin mempersempit peluang Ahok untuk memenangkan PilGub 2017 mendatang. Kemarahan warga terhadap pemimpin pendusta yang kerap main klaim, akan menuai buah pahit, Ahok hengkang dari Jakarta.
**| republished by Lentera Kabah
Lentera Kabah
Tidak ada komentar